Heru Budi Sebut Masalah Stunting Bisa Jadi Penyebab Awal Terjadinya Tawuran

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, masalah stunting harus dicegah sedini mungkin. Sebab, jika terlambat maka penanganan pun menjadi lebih lama.

Hal itu disampaikan Heru Budi saat menghadiri acara Guyub Ketua Rukun Warga di salah satu mal kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Minggu (5/2/2023).

"Kalau kita tidak memperhatikan ini, maka anak ini menjadi stunting, maka seumur hidupnya pemerintah daerah harus lebih banyak memperhatikan. Artinya jaminan pengamanan sosial lebih memperhatikan mereka," ujar Heru, Minggu (5/2/2023).

Dia mengatakan, stunting sangat berpengaruh pada perkembangan anak baik itu secara fisik maupun secara emosional. Bahkan, angka tawuran maupun angka kejahatan berpotensi mengalami peningkatan di kemudian hari.

"Kalau anak stunting tidak kita atasi, maka maaf sekali dia berjalan terus sampai besar, maka ininya (tinggi) pendek pak, emosionalnya tinggi, pemikirannya tidak jernih. Maka timbul tawuran, lima atau 10 tahun ke depan kriminalitas semakin tinggi," ucap Heru.

Oleh karena itu, Heru menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah dengan stakeholder terkait serta Ketua Rukun Warga (RW) untuk untuk mencegah stunting di Jakarta.

Dia berharap, RW bersama jajaran PKK diminta turun untuk mendata warga yang terindikasi mengalami stunted agar bisa memberikan perhatian khusus setidak-tidaknya selama 14 hari ke depan.

"Stunted itu belum tentu stunting, kita harus cepat mengatasinya. Kita sama-sama guyub untuk menuntaskan itu (stunting)," jelas Heru.

Menteri Dalam Negeri resmi melantik Heru Budi Hartono, sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Anies Baswedan. Usai dilantik, Heru Budi langsung disambut ratusan ASN Pemprov DKI Jakarta.

2 dari 4 halaman

Kata Heru Budi soal Kemiskinan Ekstrem Masih Ada di Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui wartawan usai meninjau Rumah Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Triputra Persada Hijau, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (31/1/2023). (Dok. Liputan6.com/Winda Nelfira)

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan penanganan kemiskinan di Ibu Kota terkendala adanya penambahan pendatang baru.

Karena itu pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) diminta tanggap untuk senantiasa mendata warga pendatang yang ada di wilayahnya.

Adapun pemerintah pusat memberikan target penurunan kemiskinan pada 2024 sebesar tujuh persen dan nol persen untuk kemiskinan ekstrem.

"RT dan RW perlu membantu camat dan lurah dalam menangani pendatang baru," kata Pj Gubernur Heru saat menghadiri kegiatan Guyub Ketua Rukun Warga (RW) se-Jakarta Barat di kawasan Tambora, Jakarta Barat, dalam siaran pers Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sabtu 4 Februari 2023, seperti dilansir Antara.

Dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, salah satunya dengan memberikan bantuan/layanan sosial.

3 dari 4 halaman

Imbauan Cegah Stunting

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi memberi nama anak gajah sumatera dan jerapah di Taman Margasatwa Ragunan pada Jumat (3/2/2023). (Merdeka.com/ Lydia Fransisca)

Heru berharap seluruh pihak di Ibu Kota, termasuk pengurus RT/RW, dapat bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masing-masing dalam upaya-upaya memastikan bantuan-bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran.

Karena semestinya, dengan adanya bantuan/layanan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), lanjutnya, itu dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta.

Selain itu, untuk target stunting di bawah 14 persen pada 2024, Heru mengimbau para pengurus RT dan RW terus membantu para ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilannya dan para ibu untuk membawa anaknya usia di bawah dua tahun (baduta) dan di bawah lima tahun (balita) ke posyandu agar gizi anak bisa terus terpantau.

"Dengan kondisi anak terduga stunting terpantau, pengurus RT/RW bersama Dasawisma bisa sekaligus memastikan apakah bantuan dalam Program Intervensi Kemiskinan Terpadu yang diberikan sudah tepat sasaran," tandas Heru.

4 dari 4 halaman

Tantangan

Heru Budi Hartono usai rapat koordinasi pengamanan malam tahun baru 2023 — Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah) bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran (kanan) dan Kasdam Jaya Brigjen TNI Edy Sutrisno usai rapat koordinasi pengamanan malam tahun baru 2023. (Merdeka.com/Rahmat Baihaqi)

Sementara itu, Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto menegaskan, akan ada banyak tantangan di tahun 2023, di antaranya resesi global dan memasuki tahun politik. Belum lagi tantangan lain, seperti tawuran, banjir, kebakaran, kemiskinan ekstrem dan stunting yang perlu diantisipasi.

"Apa yang kita hadapi ke depan tentu saja memerlukan kerja ekstra. Namun, yang terpenting adalah peran RW sebagai pemimpin yang melaksanakan kegiatan administrasi maupun pertahanan pertahanan dan keamanan di daerah. RW bisa mengatasi tantangan kalau bisa memacu masyarakat untuk bekerja sama, bergotong royong dan saling menghormati," kata Untung.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran menambahkan, RW harus kompak. Peran RW sangat strategis dan menjadi pilar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), karena mulai dari urusan administrasi, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, ditangani di tingkat RW.

“Keseimbangan di satu RW memiliki pengaruh terhadap keseimbangan komunitas yang lebih besar. Kalau satu RW tidak seimbang, akan mempengaruhi yang lain. Kalau satu RW aman, maka satu kelurahan aman. Kalau kelurahan aman, maka satu kecamatan aman. Satu kecamatan aman, maka Jakarta Barat akan aman," tutur Fadil.